Menu

Mode Gelap

Ekbiz · 17 Mei 2024 15:27 WIB ·

Wajib Sertifikasi UMKM Ditunda, Ini Respon Asosiasi


 Wajib Sertifikasi UMKM Ditunda, Ini Respon Asosiasi Perbesar

PB – Jakarta, Asosiasi UMKM Indonesa (AKUMANDIRI) menyambut baik keputusan pemerintah untuk menunda wajib sertifikasihalal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2026.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesa (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny meminta pemerintah tidak hanya menunda penerapan kebijakan tersebut, melainkan hadir memberikan sosialisasi dan kemudahan untuk mendapatkan sertifikat halal.

“Tapi tetap semestinya pemerintah tidak hanya menunda saja, tapi nantinya benar-benar hadir dipihak UMK dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan memberikan kemudahan dalam mengurus legalitas termasuk sertifikasi halal,” kata Hermawati, Kamis (16/5/2024) dikutip dari kompas.com

Hermawati mengatakan, selama masa penundaan, pemerintah bisa melakukan pemetaan dan mulai memberikan sertifikasi halal gratis bertahap merata kepada pelaku Usaha Mikro.

Sebab, kata dia, aturan kewajiban sertifikat halal belum sepenuhnya diketahui pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi sasaran pemerintah.

“Jadi kebijakan ini belum sepenuhnya tepat (untuk PKL). Terlalu terburu-buru, tidak semua pedagang kaki lima bisa menerima kebijakan tersebut. Mereka belum mendapat informasi syarat prosedurnya juga keuntungan yang didapat dengan sertifikasi halal tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, Hermawati menambahkan, para pedagang tersebut juga harus menyiapkan biaya lebih untuk proses sertifikat halal sesuai dengan klasifikasi usaha yang ditetapkan pemerintah.

Karenanya, ia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memberlakukan kebijakan tersebut yang akan berdampak langsung terhadap pelaku UMKM.

“Meskipun kebijakan ini ditunda, jika pemerintah tidah hati-hati/ bijaksana, kewajiban itu justru akan menjadi beban bagi mereka dan menjadikan pedagang menjadi enggan,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikat halal bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah dari 17 Oktober 2024 menjadi 2026 mendatang. (*)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

WhatsApp Business Perbanyak Fitur Berbasis AI

7 Juni 2024 - 11:43 WIB

Perayaan HUT RI di IKN, Ekonom: Momen Kuat Menarik Investor

5 Juni 2024 - 16:40 WIB

Tok! Pemerintah Tetapkan BSD, Batam dan Morowali Kawasan Ekonomi Khusus

30 Mei 2024 - 15:45 WIB

5 Pemikiran Keren Robert Kiyosaki untuk Menjadi Kaya Raya

25 Mei 2024 - 10:30 WIB

Telkom Ajak UMKM Naik Kelas Melalui Program PackFest 2024

24 Mei 2024 - 11:37 WIB

Wapres Resmi Buka Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah

22 Mei 2024 - 18:53 WIB

Trending di Ekbiz