Menu

Mode Gelap

Ekbiz · 18 Mei 2024 06:25 WIB ·

Pemerintah Kantongi Pajak Digital Sebesar Rp.24,12 Triliun dari Fintech Hingga Kripto


 Pemerintah Kantongi Pajak Digital Sebesar Rp.24,12 Triliun dari Fintech Hingga Kripto Perbesar

PB – Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,12 triliun sampai dengan April 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, nilai pungutan tersebut berasal dari pungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 19,5 triliun, pajak kripto Rp 690,84 miliar, pajak fintech lending Rp 2,03 triliun.

“Serta pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp 1,91 triliun,” kata dia, dalam keterangannya, Jumat (17/5/2024).

Dwi merinci, dari kegiatan PMSE pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha untuk menjadi pemungut PPN, di mana angka itu termasuk 6 penunjukan baru pemungut PPN PMSE, 1 pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE, serta 1 pencabutan data pemungut PPN PMSE.

Adapun 6 perusahaan baru yang ditunjuk jadi pemungut PPN PMSE ialahTradeshift Holdings, Inc., Ahrefs Pte. Ltd., Amazon EU S.à r.l., Evernote Corporation, Lemon Squeezy LLC, dan Posit Software, PBC.

Kemudian, pembetulan dilakukan terhadap Alexa Internet, serta pencabutan yaitu Aleepic Games International S.a r.l., Bertrange, Root Branch.

Dari kegiatan PMSE, pemerintah telah menghimpun PPN sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, kemudian Rp 3,90 triliun pada 2021, lalu Rp 5,51 triliun pada 2022, selanjutnya Rp 6,76 triliun pada 2023, dan pada tahun ini sebesar Rp 2,6 triliun.

Kemudian, dari pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 689,94 miliar sampai April lalu, terdiri dari penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 246,45 miliar, penerimaan sebesar Rp 220,83 miliar pada tahun 2023, dan Rp 222,56 miliar penerimaan pada 2024.

“Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 325,11 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 364,73 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger,” kata Dwi.

Pajak fintech (P2P lending) yang nilainya telah mencapai Rp 2,02 triliun terdiri dari penerimaan pajak Rp 446,40 miliar penerimaan pada 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 470,18 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 696,78 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 244,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,08 triliun.

Sementara itu, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP secara rinci terdiri dari penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 402,38 miliar, sebesar Rp 1,1 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 388,84 miliar penerimaan tahun 2024.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 113,85 miliar dan PPN sebesar Rp 1,56 triliun. “Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah,” ucap Dwi.

Sumber : Kompas

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

WhatsApp Business Perbanyak Fitur Berbasis AI

7 Juni 2024 - 11:43 WIB

Perayaan HUT RI di IKN, Ekonom: Momen Kuat Menarik Investor

5 Juni 2024 - 16:40 WIB

Tok! Pemerintah Tetapkan BSD, Batam dan Morowali Kawasan Ekonomi Khusus

30 Mei 2024 - 15:45 WIB

5 Pemikiran Keren Robert Kiyosaki untuk Menjadi Kaya Raya

25 Mei 2024 - 10:30 WIB

Telkom Ajak UMKM Naik Kelas Melalui Program PackFest 2024

24 Mei 2024 - 11:37 WIB

Wapres Resmi Buka Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah

22 Mei 2024 - 18:53 WIB

Trending di Ekbiz