Menu

Mode Gelap

Ekbiz · 20 Mei 2024 17:42 WIB ·

Menkeu Serahkan Kelanjutan Kebijakan PPN 12 Persen ke Pemerintah Baru


 Menkeu Serahkan Kelanjutan Kebijakan PPN 12 Persen ke Pemerintah Baru Perbesar

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kelanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru.

“Untuk PPN, kami serahkan kepada pemerintahan yang baru,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR di Jakarta, Senin (20/5/2024)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan penetapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tergantung dari keputusan pemerintahan selanjutnya.

“Tergantung pemerintah (selanjutnya), programnya nanti seperti apa,” kata Menko Airlangga usai Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta, Jumat (22/3).

Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 lalu, dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Jika pemerintahan selanjutnya sepakat untuk menaikkan PPN, maka penyesuaian tersebut akan dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (UU APBN) 2025.

“Jadi selama ini, UU HPP bunyinya demikian, tetapi mengenai apa yang diputus pemerintah nanti pemerintah akan memasukkan itu ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan rencana kenaikan tarif PPN harus dilakukan di momentum yang tepat.

Upaya menyesuaikan dengan momentum berarti kebijakan kenaikan tarif PPN perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan inflasi ataupun target kenaikan upah, agar tak menimbulkan konsekuensi berlebihan terhadap perekonomian.

Di sisi lain, Yusuf menuturkan sebenarnya pemerintah bisa mengambil opsi untuk menjalankan kebijakan PPN yang bersifat progresif, yang bermakna PPN nantinya tidak bersifat single tarif namun multi tarif dan disesuaikan dengan barang yang akan dikonsumsi oleh kelompok pendapatan masyarakat. (*)

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

WhatsApp Business Perbanyak Fitur Berbasis AI

7 Juni 2024 - 11:43 WIB

Perayaan HUT RI di IKN, Ekonom: Momen Kuat Menarik Investor

5 Juni 2024 - 16:40 WIB

Tok! Pemerintah Tetapkan BSD, Batam dan Morowali Kawasan Ekonomi Khusus

30 Mei 2024 - 15:45 WIB

5 Pemikiran Keren Robert Kiyosaki untuk Menjadi Kaya Raya

25 Mei 2024 - 10:30 WIB

Telkom Ajak UMKM Naik Kelas Melalui Program PackFest 2024

24 Mei 2024 - 11:37 WIB

Wapres Resmi Buka Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah

22 Mei 2024 - 18:53 WIB

Trending di Ekbiz